PPh Pasal 24 (Kredit Pajak Luar Negeri / KPLN)

Dasar hukum :

1. UU No.7 Tahun 1983 => UU No.36 Tahun 2008 (PPh);
2. KepMenKeuRi No.164/KMK.03/2002, tanggal 19 April 2002 tentang KPLN.

Prinsip : Penghasilan yang dikenakan pajak bagi WP dalam negeri adalah penghasilan seluruh dunia.

Rumus : (Penghasilan LN/Penghasilan Kena Pajak) x PPh Terutang

Pilih yang paling rendah.

Contoh 1 :

PT D di Jakarta memperoleh penghasilan neto tahun 2009 sbb :

a. negara X, laba Rp1.000.000.000. Tarif pajaknya 40% (Rp400.000.000)

b. negara Y, laba Rp3.000.000.000. Tarif pajaknya 25% (Rp750.000.000)

c. negara Z, rugi Rp2.500.000.000

d. penghasilan DN Rp4.000.000.000

Perhitungan :

1. Penghasilan LN = 1.000.000.000 + 3.000.000.000 + 0 (rugi) = 4.000.000.000
2. Penghasilan DN = 4.000.000.000
3. Jumlah = 4.000.000.000 + 4.000.000.000 = 8.000.000.000
4. PPh terutang Pasal 17 (28%) = 2.240.000.000
5. Batas maksimum negara X = (1.000.000.000/8.000.000.000) x 2.240.000.000 = 280.000.000 vs 400.000.000 (pilih yang paling kecil)
6. Batas maksimum negara Y = 3M/8M x 2,24M = 840.000.000 vs 750.000.000 (pilih yang paling kecil)
7. Jumlah kredit pajak LN = 280.000.000 + 750.000.000 = 1.030 juta